mahasiswa di kota mamuju, provinsi sulawesi barat menuntut pemerintah agar menghapus sistem buruh kontrak.
sistem buruh kontrak dan baru marak terjadi amat berdampak pada juga mengeksploitasi buruh sehingga pemerintah mesti menghapuskannya sebab bertentangan melalui mutu keadilan dalam negeri ini, tutur ketua pimpinan kota front perjuangan pemuda indonesia kabupaten mamuju, sabtu
ia mengatakan,sistem buruh kontrak yang telah dinyatakan mahkamah konstritusi tak banyak dasar hukumnya akan tetapi selama kenyataannya pada negeri ini sistem itu masih diberlakukan dan sangat mengeksploitasi buruh makanya pemerintah mesti tegas menghentikan juga menghapuskannya.
nasib buruh dalam negeri ini masih memprihatinkan karena perusahaan masih memberlakukan sistem buruh kontrak itu, sehingga pemerintah harus tegas menghapuskannya, katanya.
Informasi Lainnya:
ia meminta kepada pemerintah agar memberikan sanksi pada perusahaan yang memberlakukan sistem outsourcing bagi buruh, atau buruh kontrak yang tidak sesuai melalui amanat undang-undang.
selain menuntut buruh kontrak selama hapus, mahasiswa dan menyewa untuk buruh diberi upah layak terlebih bagi mereka dan berusaha selama atas waktu normal yakni selama atas 12 produk.
eksploitasi dengan upah rendah juga tidak bagus serta baru terjadi padahal mereka mesti berusaha di atas normal di 12 produk agar perusahaan. buruh menyimpan dieksploitasi. ini harus dihentikan pemerintah, katanya.
menurut dia, pemerintah harus langsung melindungi buruh dengan meminta perusahaan memberlakukan jam kerja selama delapan produk, serta tidak lagi pada 12 produk supaya buruh tidak dulu tereksploitasi sebab buruh adalah aset penggerak ekonomi bangsa ini makanya mesti dilindungi.
perusahaan serta harus menetapkan upah buruh yang layak pas dengan upah minimun provinsi (ump) yang ditetapkan pemerintah sebab masih ada perusahaan selama daerah ini yang tak memberikan upah buruh pas dengan standar ump, ujarnya.
ia dan mendesak supaya perusahaan agar menyerahkan jaminan hari tua bagi buruh, jaminan kesehatan dan bersifat wajib juga membentuk peradilan perburuhan bagi buruh pada daerah agar mampu membeli perlindungan hukum daripada pemerintah.
moment hari buruh 1 mei ataupun diketahui hari buruh sedunia harus merupakan moment agar kian mensejahterakan buruh, juga pemerintah supaya selalu menyediakan lapangan kerja bagi warga dan menyerahkan studi serta layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di negeri ini demi peningkatan kesejahteraannya, ujarnya.